UMP Undang Anggota DPD Bahas Pemekaran Wilayah Provinsi Banyumasan

Solopos.com, SEMARANG — Wacana pemekaran wilayah di Jawa Tengah (Jateng) menjadi tiga provinsi, salah satunya Provinsi Banyumasan atau Banyumas Raya, mengundang minat diskusi bagi kalangan akademisi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Mereka pun menggelar diskusi bertajuk Pemekaran Provinsi Banyumas Raya dalam Persepektif Akademis di Kampus UMP, Kabupaten Banyumas, Selasa (29/3/2022).

Bahkan, dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal Youtube, UMP TV, UMP turut mengundang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPD, Abdul Kholik.

Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdul Kholik, menilai wacana pemekaran wilayah Provinsi Banyumasan atau Banyumas Raya sejalan dengan kebutuhan pengembangan poros ekonomi di wilayah Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan.

Baca juga: Pemekaran Wilayah Jateng dengan 3 Provinsi Baru, Ini Kata Akademisi

Menurut Kholik, pemekaran wilayah di Jateng bagian selatan atau Jasela yang mencakup eks-Keresidenan Banyumas dan Kedu, juga akan mampu mengangkat potensi ekonomi maritim di wilayah pantai selatan Jawa yang mencapai US$1,5 triliun per tahun, atau setara tujuh kali APBN 2021.

“Ini [pemekaran wilayah] berpotensi menyeimbangkan pembangunan di Jateng, baik di kawasan utara, selatan, dan fokus penanganan permasalahan yang dihadapi serta solusinya. Juga sinergi dan kolaborasi antardaerah di kawasan Jateng selatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan program pembangunan,” papar Kholik.

Sementara itu, Rektor UMP, Dr. Jebul Suroso, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan DPD ingin mengkaji potensi Banyumas Raya untuk dimekarkan menjadi provinsi. “Hemat saya selaku akademisi, secara manajemen itu baik dari sisi input, output, dan prosesnya saya pikir akan sangat memadai. Berawal dari pemikiran sederhana bahwa ketika akses ke pimpinan tertinggi atau ke pusat itu mengalami hambatan, maka menurut hemat kami berkembangnya suatu wilayah itu akan terhambat,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, ketika akses menuju ke pusat regulasi, fasilitasi, dan pengambilan keputusan yang cepat didekatkan, dapat mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, dan kemajuan wilayah.

Baca juga: Profil Banyumasan, Calon Provinsi Baru di Jawa Tengah

Meski demikian, pemekaran wilayah Provinsi Banyumasan atau Banyumas Raya hanya sebatas wacana atau pembahasan. Oleh karena itu, pihaknya mengundang para akademisi tidak hanya dari UMP, namun juga perguruan tinggi lain untuk berdiskusi.

“Ending-nya apa? Bukan sepakat atau tidak sepakat, tetapi gagasan yang perlu dikeluarkan, perlu disampaikan agar masyarakat bisa paham. Pemerintah pun bisa perhatian bahwa ada elemen masyarakat yang punya kehendak ke sana,” kata Rektor UMP.