SOLOPOS.COM - Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng DIY, Dwi Martiningsih (kedua dari kiri), memberikan paparan terkait kepesertaan JKN KIS di Jateng DIY di Ballroom Wujil Resort and Conventions, Kabupaten Semarang, Senin (20/9/2021). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)
Solopos.com, UNGARAN – Sekitar 6,5 juta penduduk di Jawa Tengah (Jateng) belum mendapat jaminan kesehatan dari negara. Hal itu dikarenakan mereka belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng DIY, Dwi Martiningsih, mengatakan saat ini baru ada sekitar 30 juta penduduk di Jateng telah menjadi peserta JKN KIS. Padahal berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, jumlah penduduk di Jateng mencapai 36,5 juta jiwa.
Dengan demikian, capaian universal health coverage (UHC) di Jateng hingga saat ini baru mencapai 81,6%. Atau lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 82%.
“Untuk Jateng cakupan wilayahnya memang luas. Ada 35 kabupaten/kota, tapi baru dua daerah yang capaian UHC di atas 95%. Yakni Kota Magelang dan Kota Semarang. Kita apresiasi dua wilayah itu,” ujar Dwi kepada wartawan di Wujil Resort and Conventions, Kabupaten Semarang, Senin (20/9/2021).
“Untuk Jateng cakupan wilayahnya memang luas. Ada 35 kabupaten/kota, tapi baru dua daerah yang capaian UHC di atas 95%. Yakni Kota Magelang dan Kota Semarang. Kita apresiasi dua wilayah itu,” ujar Dwi kepada wartawan di Wujil Resort and Conventions, Kabupaten Semarang, Senin (20/9/2021).
Baca juga: Ganjar Pranowo: Soal Capres Urusan Bu Mega
Sementara untuk wilayah DIY, Dwi mengaku sudah ada sekitar 3,3 juta penduduknya yang menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan. Dengan kata lain, capaian UHC di wilayah tersebut berada di angka 92,23%. “Dari 5 daerah di Yogyakarta, capaian UHC yang sudah di atas 95% ada dua. Dua wilayah itu yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta,” ungkapnya.
Dwi mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya menambah jumlah peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Terlebih lagi, pemerintah telah menetapkan target pencapaian UHC 98% pada tahun 2024 nanti.
“Ini [capaian UHC 98%] itu harus kita kejar. Kita akan bekerja sama dengan berbagai stake holder guna memperluas cakupan peserta JKN KIS. Apalagi kita ditarget tahun 2024 peserta JKN harus sudah 98% dari total jumlah penduduk,” ujar Dwi.
Baca juga: 69 Orang Terkonfirmasi Covid-19, Klaster PTM di Jateng?
Baca juga: Seleksi Bintara TNI AD Kodam IV Diponegoro Sisakan 238 Pendaftar
Sementara itu, selama masa pandemi Covid-19, jumlah peserta JKN KIS BPJS Kesehatan yang memanfaatkan layanan kunjungan maupun rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mengalami penurunan.
Penurunan paling tajam terutama terlihat pada masa terjadinya lonjakan kasus Covid-19, yakni pada bulan Juli 2021. Kebanyakan dari peserta enggan menggunakan layanan kesehatan di rumah sakit. Atau fasilitas kesehatan secara langsung karena khawatir terpapar Covid-19.
Baca juga: Duh, Vaksinasi 4 Daerah di Jateng Ini Masih Lemot
Hal ini pun membuat BPJS Kesehatan berinovasi dengan menyediakan layanan secara online. Salah satunya melalui aplikasi Mobile JKN. Meski demikian, Dwi mengaku hingga saat ini masih banyak masyarakat di Jateng yang belum memanfaatkan aplikasi Mobile JKN.
Hal itu dilihat dari minimnya jumlah pengunduh aplikasi Mobile JKN di Jateng dan DIY. Yakni 2 juta orang, atau sekitar 6% dari total peserta.
“Padahal manfaat dari Mobile JKN sangat banyak. Peserta bisa melakukan konsultasi secara online di aplikasi itu. Mengurangi kontak langsung dengan tidak datang ke fasilitas kesehatan. Juga mengetahui jadwal praktik fasilitas kesehatan yang dituju,” ujar Dwi.