SOLOPOS.COM - Ilustrasi lahan pertanian di Jateng. (Solopos.com/Magdalena Navriana Putri).
Solopos.com, SEMARANG – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut dari 1.000 hektare lahan pertanian di Jawa Tengah (Jateng) yang mengalami alih fungsi mayoritas digunakan untuk perumahan. Sementara sisanya dijadikan lahan pertambangan hingga industri sehingga mengancam stabilitas pangan.
Manajer Advokasi Kampanye Walhi Jateng, Iqbal Alma Gofani, mengatakan alih fungsi lahan terjadi merata di 35 kabupaten/kota. Kendati merata, pihaknya belum bisa memperinci rata-rata lahan yang alif fungsi tersebut.
“Kalau rata-rata [masing-masing kabupaten/kota], kami belum susun infografis besarnya. Ditambah sumber sulit didapatkan, dan tak bisa mengakses dokumen ke BPN [Badan Pertanahan Nasional] dan sebagainya. Kemudian itu [data alih fungsi lahan dari pemerintah] pun tak disampaikan luas dan sebagainya. Jadi kesulitan kami menganaslisis itu. Namun, secara kasat mata, merata ada alih fungsi lahan,” kata Iqbal kepada Solopos.com, Selasa (31/1/2023).
Meski tak memperinci luas lahan pertanian yang mengalami alih fungsi di tiap kabupaten/kota di Jateng, Iqbal menilai peruntukannya bervariasi mulai dari pertambangan, kawasan industri, infrakstruktur, hingga perumahan. “Maka ancaman pangan memang nyata adanya. Ini sudah mulai semakin sedikit suplai pangan, akhirnya harus ambil daerah lain, bahkan luar negeri [impor],” bebernya.
Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan Walhi Jateng baru-baru ini, alih fungsi lahan lebih sering terjadi di daerah atas atau perbukitan. Kondisi itu pun membuat daerah bawah atau dataran rendah akan mengalami ancaman bencana seperti banjir dan longsor, ditambah masifnya investasi terkait daerah industri.
“Kalau dilihat, hampir menjadi kawasan pertambangan [dataran tinggi atau daerah atas]. Selain itu industri dan sebagainya, terutama relokasi [pabrik] dari Jakarta ke Jateng juga besar. Misal Cilacap akan ada industri baru, nanti bagian pesisirnya akan habis,” ujarnya.
Walhi pun mengaku tak bisa berbuat banyak menahan pengalihan fungsi lahan pertanian yang menjadi lumbung pangan Jateng. Hal itu dikarenakan kebijakan itu bergantung kepada masing-masing pemangku kebijakan di setiap daerah.
“Ini balik lagi ke pemegang bola, yaitu pemerintah. Kami hanya bisa menyampaikan dalam konsultasi publik, bahwa kondisi Jawa parah, baik hutan, pangan, hingga krisis air dan sebagainya. Kami hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah, terkait apa yang boleh dan jangan dilakukan. Harapannya, pemerintah lebih peka terhadap krisis lingkungan,” jelasnya.