SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)
Solopos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengajak masyarakat Jateng yang ada di perantauan untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini.
Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021. Selain itu, kasus Covid-19 juga tengah menurun sehingga harus dijaga dengan tidak mengurangi mobilitas.
“Saya mendorong masyarakat tidak usah mudik, mumpung ini [Covid-19] lagi turun bagus. Sabar sebentar, ini kalau bisa dijaga kita akan bisa lebih cepat. Ingat pengalaman di Prancis dan India yang saat ini lagi naik. Saya juga tadi habis mengobrol dengan KBRI di Kanada, ternyata kondisinya juga lagi naik,” kata Gubernur Ganjar di kantornya, Selasa (30/3/2021).
Baca juga: Mudik 2021 Dilarang, Ganjar Pranowo Tetap Siapkan Tempat Isolasi Mandiri Buat Pemudik
Baca juga: Mudik 2021 Dilarang, Ganjar Pranowo Tetap Siapkan Tempat Isolasi Mandiri Buat Pemudik
Ganjar menjelaskan larangan mudik juga sudah diputuskan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Terkait teknis pelaksanaan saat ini, pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat.
Aturan itu juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ibadah selama bulan Ramadan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan regulasi kendaraan yang boleh beroperasi selama larangan mudik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai 6-17 Mei 2021.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Hapus Program Mudik Gratis 2021
Gubernur Ganjar mengatakan saat ini Jateng telah mendapatkan tambahan vaksin. Selain itu, peralatan tes Covid-19 juga sudah mulai diperbanyak. Peralatan tes itu nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan bagi pemudik yang akan memasuki wilayah Jateng.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, telah menyampaikan larangan mudik Lebaran 2021. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai BUMN, tapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Larangan mudik itu diputuskan sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Lebaran.