Solopos.com, SEMARANG — Abrasi dan penurunan permukaan tanah atau land subsidence masih menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat di wilayah pesisir, tak terkecuali di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Dua permasalahan itu pun membuat Semarang disebut-sebut bakal tenggelam.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mencatat setidaknya ada 7-13 sentimeter (cm) penurunan permukaan tanah atau land subsidence di pesisir Kota Semarang setiap tahunnya. Terparah, penurunan permukaan tanah itu terjadi di kawasan pesisir utara, terutama wilayah Desa Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari.
Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, Safrinal Sofaniadi, membenarkan bila ancaman perubahan iklim nyata. Menurutnya, dari kajian sejumlah ahli dan peta Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang, penurunan muka tanah di pesisir utara bagian barat bisa mencapai 13 cm per tahunya.
“Kondisi pesisir garis pantai Semarang, posisi kita saat ini [Tambakrejo], penurunannya paling cepat. Bisa 13 cm per tahun. Maka kalau tidak ditangani, daratan akan semakin tergerus laut,” ujar Safrinal seusai acara Industri Obat dan Makanan Mendukung Net Zero Carbon Programme melalui Inisiatif Konservasi Ekosistem Mangrove di kawasan Wisata Mangrove Tambakrejo, Selasa (31/10/2023).
Safrinal pun mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tanah di daerah pesisir utara bagian barat terjadi paling cepat. Hal ini dikarenakan jenis tanah dan beban bangunan di kawasan itu yang lebih banyak dibandingkan kawasan lain.
“Jenis tanah di sini aluvial muda, karena merupakan pesisir endapan. Kemudian ada bangunan-bangunan. Itu [jenis tanah dan bangunan] mempercepat penurunan muka tanah 10-13 cm. Belum ditambah muka air laut naik 2 milimeter tiap tahunnya. Dampaknya kepada masyarakat? Mereka menjadi kerepotan karena harus meninggikan bangunanya [rumah] setiap 5-10 tahun agar tak terkena pasang air laut [rob],” ungkapnya.
Mangrove
Disinggung mengenai upaya dalam menjaga garis pantai, DLH Kota Semarang terus berupaya melakukan penanaman dan perawatan mangrove di sepanjang pesisir pantai bersama instansi maupun lembaga lain. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang juga mempunyai program pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diperuntukkan bagi masyarakat pesisir dalam melayani kebutuhan air bersih.
“Mangrove ini ada tiga di Semarang, di daerah Tambakrejo, Tugu, dan Mangunharjo. Masing-masing [kawasan mangrove] dijaga komunitas. Maka ini, [mangrove] penjaga daratan. Tanpa mangrove, abrasi bakal terjadi. Sedangkan pipa PDAM, tujuannya agar masyarakat tak mengambil air bawah tanah,” jelasnya.
DLH Kota Semarang pun meminta tiap masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dengan tetap menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove. “Mari semua pihak peduli terhadap pesisir, termasuk masyarakat berperan denhan apa yang sekiranya bisa dilakukan. Agar mangrove bisa bertahan dan survive. Sehingga pesisir Semarang terjaga,” pintanya.
Sementara itu, warga Desa Tambakrejo, Sumarwan, 56, membenarkan bila penurunan muka tanah di desanya yang tergolong cepat membuat warga harus meninggikan rumah agar terhindar dari air pasang laut. Bahkan dirinya, mengaku telah empat kali meninggikan bangunan tempat tinggalnya.
“Bisa empat sampai lima meter [meninggikan bangunan] Saya terakhir meninggikan habis Rp40 juta. Itu [uang] harus utang bank, karena saya kerja sebagai nelayan penghasilan tiap hari hanya Rp100.000. Kalau lagi ramai ya bisa dapat Rp1 juta. Tapi kan enggak sering,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
