Solopos.com, SEMARANG — Kementerian Keuangan (Kemenkue) mulai mengantisipasi sejumlah risiko kesinambungan fiskal sebagai upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 di Jawa Tengah (Jateng) mendatang. Hal itu perlu dilakukan mengingat masalah ekonomi global, geopolitik, perubahan iklim, dan teknologi mulai berdampak nyata di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Sudarto, mengatakan ekonomi global, geopolitik, perubahan iklim dan teknologi menjadi sumber utama ketidakpastian yang akan datang. Bila tak ditangani secara serius, berbagai permasalahan tersebut bisa berdampak pada pertumbuhan ekononi.
Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024
“Itu semua memang bisa berdampak pada ekonomi, kesejahteraan, dan banyak hal lainya. Bisa dilihat sekarang ini, perkembangan artificial intelegent (AI) sangat pesat di beberapa sektor. Berdampak pada digitalisasi,” ungkap Sudarto saat Press Conference ALCo atau Asset & Liabilities Commite Regional Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).
Perubahan iklim, lanjut Darto, menjadi salah satu permasalahan yang saat ini tengah dikaji serius oleh pemerintah. Penggunaan kendaraan listrik pun diklaim menjadi langkah jangka panjang guna mengatasi permasalahan tersebut.
“Itu juga menjadi petimbangan utama menyusun APBN. Saat ini pun, salah satunya dengan mendorong kendaraan listrik berbasis baterai. Kita tengah membahas kebijakan yang setidaknya dapat bersaing dan bisa menarik inventor juga,” sambungnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pembendaharaan pada Kemenkue Jateng, Muhdi, menyampaikan jika penerimaan APBN Jateng sampai 31 Juli 2023 mencapai angka Rp57,27 triliun atau 55,19 persen dari target. Sementara, realisasi belanja APBN mencapai Rp59,27 triliun atau 55,56 persen dari pagu.
“Implementasi APBN itu untuk kesejahteraan dan pembangunan Jateng. Kami selalu mengupayakan terus menjadi instrumen utama yang dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Muhdi.
Pemanfaatan itu melalui beberapa belanja pada bidang prioritas pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat.
Rincianya, hingga 31 Juli 2023 ini telah disalurkan Rp83,99 miliar kepada 280.000 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program bantuan langsung tunai (BLT) desa. Sementara pada penguatan kesehatan telah disalurkan bantuan operasional Kesehatan senilai Rp12,31 triliun kepada 880 Puskesmas.
Sedangkan untuk penguatan pendidikan, terdapat bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah tersalurkan senilai Rp5,79 triliun kepada 10 juta siswa, BOP atau pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada 2 juta siswa senilai Rp572,83 miliar, dan BOP kesetaraan senilai Rp129,87 miliar kepada 153 ribu siswa.
“Pertumbuhan ekonomi di Jateng diperkirakan akan tetap optimis dan terjaga stabil hingga 2024,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
