Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan stunting dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Total nilai anggaran yang digeser untuk ketiga kebutuhan itu mencapai Rp300 miliar.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan perubahan anggaran ini tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
“Allhamdulillah hari ini PPAS untuk tahun 2023 sudah ditandatangani. Kita lakukan ada pergerseran karena mengikuti aturan dan salah satunya audit dari BPK. Ada anggaran atau pos-pos yang harus digeser, sekitar Rp300 miliar,” ujar Wali Kota Semarang yang karib disapa Ita seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (15/9/2023).
Ia menyebut meski ada anggaran yang digeser, Pemkot Semarang tidak mengalami defisit anggaran pada tahun 2023 ini. “Alhamdulillah tahun 2023 ini enggak defisit [anggaran]. Sementara, banyak kabupaten/kota lain yang defisit,” ujar Ita.
Ita mengaku pergeseran anggaran itu juga telah sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) taahun 2022.
“Ada sekitar Rp300 miliar yang digeser sesuai aturan Kemendagri. Seperti proyek yang lelangnya tidak memungkinkan [dialihkan] untuk pengendalian banjir,” ujarnya.
Selain pengendalian banjir, anggaran dalam Perubahan APBD Pemkot Semarang itu juga diperuntukkan untuk penanganan stunting dan pembangunan infrastruktur yang meliputi betonisasi maupun pengaspalan jalan. Ita pun berharap pergeseran anggaran itu akan membuat Kota Semarang lebih siap dalam menghadapi bencana banjir saat memasuki musim penghujan.
“Sekarang banyak aturan yang dipakai untuk stunting, kami di Kota Semarang banyak juga [anggaran] yang digeser untuk pengendalian banjir seperti di Dins PU [Pekerjaan Umum]. Tetapi untuk infrstruktur juga tetap seperti betonisasi dan pengaspalan masuk e-katalog,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, mengatakan pergeseran anggaran telah disepakati dengan penandatanganan KUA PPAS. Ia pun berharap pergeseran anggaran ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.
“Kemarin kita minta keterangan dan paparan dari OPD. Sudah disampaikan dengan jelas dan bisa dipaham, sertaa disepakati bersama. Kami khawatir tidak terserap, tapi ternyata ada pengadaan seperti di RSWN untuk beli alat,” ujar pria yang karib disapa Pilus itu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
