SOLOPOS.COM - Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto (paling kiri), saat meluncurkan Perhumas Indicators dalam Konvesi Humas Indonesia Semarang 2023 di Hotel Patra, Sabtu (2/9/2023). (Solopos.com-Adhik Kurniawan)
Solopos.com, SEMARANG — Perhimpunan Humas (Perhumas) Indonesia resmi meluncurkan Perhumas Indicator dalam Konvensi Humas Indonesia 2023 yang digelar di Hotel Patra, Kota Semarang, Sabtu (2/9/2023). Tujuan dari Perhumas Indicators tak lain untuk mengukur efektvitas dan efisiensi kegiatan humas agar kepercayaan dan reputasi suatu organisasi maupun bisnis tetap terjaga di mata masyarakat.
Ketua Umum (Ketum) Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menjelaskan jika Perhumas Indicators merupakan suatu indikator baru yang dikembangkan oleh Perhumas untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kegiatan humas. Indikator-indikator yang termasuk di dalamnya telah dikontribusikan oleh para ahli dan praktisi humas di Indonesia.
“Praktisi perhumasan harus menunjukkan peran strategis. Dulu kesan humas jadi tukang. Kini, ubah itu [tukang] menjadi peranan strategis. Kita hasilkan analisis acuan prediksi peranan komunikasi yang penting dan berpengaruh untuk organisasi, bisnis, hingga perusahaan agar tetap eksis,” terang Boy saat konferensi pers di Hotel Patra, Semarang, Sabtu (2/9/2022).
Melalui Perhumas Indicators ini, lanjut Boy, suatu organisasi atau instansi baik pemerintah, swasta hingga perseorangan bisa mengukur tingkat kepercayaan publik sebagai acuan menjaga integritasnya. Di dalam Perhumas Indicator ini juga terdapat indikator-indikator pembahasan dan penilaian yang bisa menjadi tolak ukur dalam kepercayaan dan reputasi.
“Karena reputasi itu bisa mempengaruhi kepercayaan. Maka Perhumas Indicators ini bisa menjadi acuan untuk memulai inovasi penaanganan krisis perfora dengan manajemen, baik kepemimpinan dan people management, agar bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.
Saat disinggung mengenai tingkat kepercayaan di masyarakat, baik swasta maupun pemerintah, Perhumas mengeklaim masih tinggi. Kendati demikian, untuk inovasi, perusahaan atau organisasi swasta dinilai lebih unggul.
“Inovasi swasta lebih banyak, kemudian diikuti pemerintah. Seperti menbuat aplikasi kesehatan [PeduliLindungi] pemantauan itu [Covid-19]. Tapi kalau CSR, pemerintah yang dominan,” bebernya.