SOLOPOS.COM - Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah, usai rapat Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Jateng 2024 di kantornya, Senin (1/7/2024). (Solopos.com/Adhik Kurniawan).
Solopos.com, SEMARANG – Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atau DPRD Jateng turut menyoroti persoalan 78 kursi kosong di pendaftaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK di Jateng.
Pihaknya berharap, puluhan kursi kosong tersebut bisa diprioritaskan kepada warga miskin atau jalur afirmasi.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, mengatakan cadangan di masing-masing sekolah harusnya menjadi prioritas untuk mengisi kekosongan 78 kursi tersebut.
Oleh karenanya, ia mewanti-wanti agar tak ada penyalahgunaan titip menitip di 78 kursi kosong tersebut.
Oleh karenanya, ia mewanti-wanti agar tak ada penyalahgunaan titip menitip di 78 kursi kosong tersebut.
“Terkait sisa 78 kursi PPDB kosong, ini saya harap pertama, kita masih punya cadangan di masing-masing sekolah, seharusnya jadi prioritas, jadi urutan masuk [sistem],” kata Abdul kepada Solopos.com, Kamis (4/7/2024).
Bilamana memang tak ada minat pendaftarnya, Abdul berharap 78 kursi itu bisa diprioritaskan kepada siswa miskin.
“Kalau memang tak ada minat pendaftarnya, harapannya prioritas siswa-siswa miskin dari daerah-daerah tersebut, agar mencukupi [keterisian kursi]. Jadi tak ada alasan alasan sekolah masih kosong, karena potensi disalahgunakan, harapannya bisa prioritas ke afirmasi di tekankan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah, mengeklaim sistem PPDB Jateng 2024 telah memproteksi agar tak ada penyalahgunaan terhadap 78 kursi kosong itu.
Sehingga, segala tahapan proses PPDB tetap akan berjalan sesuai petunjuk teknis (Juknis) yang tersedia.
“Sistem kita sudah memproteksi. Daftar ulang harus diinput ke sistem. Data yang tidak ada dalam sistem tidak akan bisa diinputkan ke sistem,” tegas Uswatun.
Diberitakan sebelumnya, hasil pengumuman PPDB SMA/SMK Negeri Jateng 2024 ternyata menyisakan 78 kursi kosong dari ratusan ribu kursi yang disediakan.
Ombudsman RI Perwakilan Jateng pun menilai puluhan kursi kosong itu pun rawan disalahgunakan untuk siswa titipan.
Adapun 78 kursi yang belum terisi pada PPDB SMA/SMK Negeri Jateng 2024 ini, kebanyakan berasal dari program studi yang kurang diminati di SMK/SMA.
Kemudian sekolah terletak di daerah pinggiran, dan banyaknya siswa yang memilih sekolah swasta.