SOLOPOS.COM - Anggota DPRD Kabupaten Grobogan mengikuti rapat paripurna ke-3 untuk mendengarkan LKPJ TA 2023 serta pembentukan panitia khusus 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kab Grobogan, Rabu (20/3/2024). (Solopos.com/Dhima Wahyu Sejati)
Solopos.com, GROBOGAN — DPRD Kabupaten Grobogan menggelar rapat paripurna ke-3 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan, Rabu (20/3/2024)
Rapat paripurna kali ini mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir tahun anggaran (TA) 2023. Serta pembentukan panitia khusus 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Grobogan, M. Nurwibowo itu dihadiri 32 anggota dari total 50 anggota.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati Grobogan, Bambang Pujiyanto menyampaikan LKPJ Bupati Grobogan TA 2023.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati Grobogan, Bambang Pujiyanto menyampaikan LKPJ Bupati Grobogan TA 2023.
Dia menyampaikan empat bahasan yakni data umum daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.
Bambang juga menyampaikan data umum Kabupaten Grobogan seperti luas wilayah, jumlah pendudukan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan jumlah pegawai pemerintah non-ASN.
“Ini telah terealisasi 99% dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) 16%, pendapatan transfer 83%, dan lain-lain 0.26%,” kata dia dalam rapat paripurna DPRD Grobogan, Rabu.
Selain itu dia menyampaikan alokasi belanja daerah 2023 sebesar Rp2,18 T dan sudah terealisasi 94%. Sedangkan komposisinya yakni belanja operasi 69%, belanja modal 13%, belanja transfer 16%, dan belanja tidak terduga 0.45%.
Selanjutnya Wakil Bupati Grobogan itu menyampaikan mengenai pembiayaan daerah. Menurutnya berdasarkan realisasi APBD 2023 terdapat surplus sebesar Rp5.5 miliar (M) dan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp145 M. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran 2023 sebesar Rp151 M.
Dia melanjutkan pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp2,8 T. “Sudah terealisasi 94%,” kata dia.
Pada tahun ini, Pemkab Grobogan mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Provinsi Jawa Tengah.
“Dengan total tugas pembantuan sebesar Rp12 M dan sudah terserap sebesar 95%,” kata dia.
Dia menyebut sejumlah program kegiatan juga telah selesai dilakukan seperti sistem penyediaan air minum, sistem air limbah, ketersediaan akses pangan berkualitas, dan penanganan pasca bencana di Grobogan.
Bambang mengatakan penyelenggaraan pemerintahan pada 2023 masih terdapat kendala yang berpengaruh pada capaian kinerja. Namun demikian, dia berharap seluruh pihak mau mementingkan kebersamaan agar tercipta tatanan masyarakat yang maju, harmonis, dan kondusif.
“Kita sudah melakukan berbagai inovasi untuk mengupayakan membangun pelayanan publik dan pemerintahan yang lebih baik,” kata dia.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusu (Pansus) I DPRD Grobogan 2024. Pansus I tersebut bertugas membahas LKPJ yang sudah disampaikan.
Hasilnya, forum sepakat untuk menunjang 15 anggota DPRD sebagai anggota Pansus I. Sementara itu anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Musapak ditunjuk sebagai Ketua. Lalu anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mukhlisin sebagai Wakil Ketua Pansus I.