Solopos.com, SEMARANG — Sebanyak 599 desa di Jawa Tengah (Jateng) akan mendapat bantuan saluran internet secara gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Bantuan yang diberikan melalui program Internet Desa Tahun 2024 itu merupakan implementasi Pemerintah Pusat terkait percepatan transformsi digital dalam rangka meningkatkan komunikasi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Indonesia.
“Salah satu program prioritas kami selaku Pj Gubernur Jateng yaitu pengembangan pariwisata dan peningkatan UMKM berbasis elektronik. Artinya, internet ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan promosi produk UMKM dan pariwisata di desa di Jateng,” ujar Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat meluncurkan program Internet Desa Tahun 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Rabu (24/1/2024).
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Ia menerangkan, pada tahun 2024 akan ada 215 desa yang mendapatkan saluran internet. Program ini akan direalisasikan dalam empat tahap. Yakni, Januari 29 desa, Februari 46 desa, Maret 70 desa, dan April 70 desa.
Dengan demikian desa yang tersambung program Internet Desa sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 ada 599 desa. Perinciannya, tahun 2022 ada 53 desa, tahun 2023 ada 331 desa dan tahun 2024 ada 215 desa.
“Kami harapkan tahun-tahun berikutnya, kami akan tambah lagi lebih banyak internet di desa-desa. Beberapa desa yang menjadi perhatian adalah desa-desa yang selama ini blank spot [daerah susah sinyal internet] yang menjadi perhatian utama kami,” ucapnya.
Adanya program Internet Desa tersebut mendapatkan sambutan positif dari desa. Hal ini tampak saat dialog interaktif pada peluncuran program tersebut, yakni dari Desa Dawuhan, Kabupaten Banjarnegara, dan Desa Banjaratma, Kabupaten Brebes.
Nana menjelaskan, keberadaan internet juga bisa dimanfaatkan desa. Termasuk dalam hal ini internet bisa dimanfaatkan untuk memberikani informasi manakala desa mengalami bencana seperti tanah longsor.
Program ini juga merupakan prioritas Pj Gubernur yaitu pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.
Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, menambahkan penyaluran program ini memang dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan APBD yang ada. “Kita enggak mampu kalau seluruh blank spot kita tangani sendiri melalui APBD. Kita harus kreatif dari sumber dana yang sah, karena seluruh desa blank spot dapat teratasi,” kata Riena.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
