Solopos.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meminta warganya untuk tidak mudaah tergiur dengan iklan di media sosial yang menjanjikan kerja di luar negeri dengan gaji tinggi. Hal itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama yang melibatkan warga Jateng.
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jateng, Ema Rachmawati, mengatakan banyak korban TPPO yang awalnya tergiur iklan di medsos dengan iming-iming tawaran gaji tinggi dan administrasi yang tidak ribet.
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
“Tipologi online scam itu menawarkan gaji tinggi, bisa sampai 1.200 dolar AS [Rp18 juta]. Selain itu, juga dijanjikan bonus hingga miliaran rupiah. Nah, dari situ mereka tertarik. Ini juga menyasar warga berpendidikan tinggi,” ujar Ema di BPSDMD Jateng, Jumat (15/9/2023).
Berdasarkan catatannya, selama kurun waktu 2022-2023, sudah ada 90 warga Jateng yang terjerat kasus TPPO. Menurutnya, aksi kejahatan berbalut TPPO itu sudah marak sejak tiga tahun terakhir. Korban biasanya ditempatkan di negara-negara seperti Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam.
Apalagi, imbuh Ema, sejak pandemi Covid-19 merajalela, perekonomian masyarakat banyak yang terpengaruh karena banyak korporasi dan usaha warga yang terdampak. Selain itu, gaya hidup hedonis dan flexing, kini menjadi sebab banyaknya warga yang tergiur kerja di luar negeri dengan jalur tak resmi.
Dia menyebut banyak modus TPPO, mulai dari penjualan organ, bayi, dan online scam. Dalam hal modus online scam, WNI yang direkrut diberi tugas untuk menipu orang lain lewat sarana media sosial, telepon, dan sebagainya.
“Pencegahannya, kita ajak kepala desa untuk mengidentifikasi jika ada warganya kerja ke luar negeri. Juga kita terus sosialisasikan kalau mau kerja ke luar negeri melalui Disnaker atau BP2MI. Jangan sampai tergiur lewat media sosial,” terang Ema.
Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Didik Eko Pujianto menyampaikan animo masyarakat bekerja di luar negeri sangat tinggi. Oleh karenanya, ia pun meminta warga lebih jeli dalam memilah tawaran kerja ke luar negeri.
“Tanyakan ke lembaga resmi, mulai dari RT, RW, kecamatan, hingga Dinas Ketenagakerjaan setempat. Cari informasi sebanyak-banyaknya, selalu check dan re-check,” ujarnya.
Didik menyebutkan negara yang biasanya digunakan sebagai tempat TPPO biasanya memiliki sistem hukum yang tidak kuat. Selain itu, negara tersebut seringkali dalam konflik.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
