Solopos.com, GROBOGAN-Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dimaksimalkan guna mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut perlu dikerjakan mengingat kebutuhan pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.
”Seperti diketahui, subsidi untuk pupuk yang ditanggung pemerintah ini cukup besar. Oleh sebab itu, perlu pengawasan dan pengawalan agar penyalurannya optimal. Mulai dari produsen sampai pada pengecer dan di tingkat kelompok tani maupun petani,” tegasnya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di pendapa kabupaten, Selasa (19/9/2023).
Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurutnya, harus ada koordinasi yang baik, antar anggota Tim KP3 Grobogan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan para berbagai pihak khususnya distributor dalam pengawasan alokasi serta distribusi pupuk bersubsidi, untuk meminimalkan praktek penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Bertepatan dengan berlangsungnya Musim Tanam Satu (MT-1) tahun 2023, masa di mana kebutuhan pupuk dan pestisida sangat diperlukan oleh para petani guna mendukung proses tanam. Maka petani membutuhkan jaminan ketersediaan pupuk yang cukup sesuai kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertaniannya.
Menghadapi Musim Tanam satu (MT-1) ada beberapa masalah terkait pupuk bersubsidi yang menjadi pekerjaan rumah dan harus segera diselesaikan Pemerintah Grobogan. Pertama, terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, maka terjadi pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.
Pemerintah hanya memberikan subsidi terhadap jenis pupuk Urea dan NPK saja, sementara pupuk ZA, SP-36 dan Pupuk Organik tidak lagi menjadi pupuk yang mendapatkan subsidi harga. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap pemupukan pada MT-1 ini.
“Terkait dengan hal tersebut, saya minta kepada Dinas Pertanian supaya menggerakkan para penyuluhnya di lapangan untuk memberikan pemahaman tentang pemupukan yang berimbang,” ujarnya dikutip dari grobogankab.go.id pada Kamis (21/9/2023).
Petani yang biasa memakai pupuk SP-36 dan ZA, supaya diarahkan untuk memakai pupuk majemuk (NPK) sebagai penggantinya. Jangan sampai timbul gejolak di masyarakat dengan adanya pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah ini. Pastikan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun adanya pengurangan jenis pupuk yang disubsidi.
”Saya juga minta Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, segera lakukan koordinasi dengan Distributor dan KPL untuk memastikan distribusi dan penyaluran pupuk segera dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi kebutuhan. Pastikan tidak terdengar lagi keluhan para petani bahwa pupuk susah didapatkan,” tegas Bupati Grobogan.
Masalah kedua yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama adalah terkait dengan kartu tani. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak 1 Januari 2023, seluruh penebusan pupuk bersubsidi wajib menggunakan kartu tani bagi petani yang sudah terdaftar memiliki kartu tani.
Masalah yang ditemui di lapangan adalah masih banyaknya petani yang sudah terdaftar memiliki kartu tani tapi dalam kenyataannya tidak memiliki kartu tersebut. Ada tiga hal penyebab yang sudah kita identifikasi terkait permasalahan tersebut, yaitu petani belum menerima kartu tani tersebut, kartu taninya rusak, dan kartu taninya hilang.
Karena sudah terdaftar memiliki kartu tani di sistem, maka petani yang menghadapi masalah tersebut tidak bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Sementara kebutuhan petani akan pupuk tidak bisa ditunda, maka petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.
“Pihak BRI secara khusus saya minta bantuan dan dukungannya untuk mengatasi kendala ini. Penggantian kartu tani yang hilang, rusak ataupun belum diterima petani, supaya bisa dilaksanakan secara cepat dan mudah. Jangan sampai proses pengurusan kartu tani memakan waktu yang lama, yang berimbas terhadap terlambatnya pemupukan di lapangan. Kalau dipandang perlu, saya minta dialokasikan sumber daya dan waktu khusus untuk pelayanan kartu tani tersebut,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
