Solopos.com, WONOSOBO — Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonosobo, dan industri jasa keuangan bersinergi meluncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jateng, di Lapangan Desa Plobangan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/9/2023) malam.
Program tersebut bertujuan mendorong masyarakat desa di Jateng melek literasi keuangan dan terhindar dari berbagai bentuk investasi bodong maupun pinjaman online ilegal.
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
Peluncuran ditandai dengan penancapan gunungan dan sejumlah tokoh wayang di batang pisang secara bersamaan oleh Sekda Jateng, Sumarno; Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani; Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra; Kepala Deosartmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Aman Santosa; serta pejabat terkait lain.
Masyarakat desa dinilai sangat rentan menjadi korban berbagai modus investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Hal itu karena banyak di antara mereka yang belum bisa memahami dan membandingkan berbagai investasi.
Demikian pula perihal pinjaman dana. Masyarakat desa belum peduli dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh pihak peminjam.
“Ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama bagaimana meningkatkan literasi keuangan di desa. Termasuk problem seperti yang disampaikan Pak Bupati Wonosobo, tentang masyarakat desa pun banyak yang kena pinjol dan lainnya,” ujar Sekda Jateng, Sumarno, seperti dikutip dari jatengprov.go.id pada Minggu (17/9/2023).
Pembentukan PIKD menjadi salah satu upaya meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. Dalam pelaksanaanya akan dilakukan berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan terhadap masyarakat hingga di pelosok desa.
“Kami berterima kasih kolaborasi kami dengan OJK untuk menginisiasi PIKD. Ini adalah bagian upaya kita dan tugas kami dari TPAKD, bagaimana kita bersama-sama bahwa literasi keuangan dan akses keuangan di Jateng, cakupannya menjadi lebih luas lagi dan masyarakat menjadi familiar terhadap perbankan dan keuangan,” terang sekda.
Sumarno yang juga Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jateng, mengatakan pemanfaatkan teknologi digital juga sangat penting guna mempermudah berbagai transaksi atau pembayaran.
Salah satunya transaksi menggunakan QRIS. Selain praktis dan aman, juga terhindar dari peredaran uang palsu maupun uang mutilasi (uang asli disambung dengan bagian uang lainnya yang diduga uang palsu)
“Uang saja dimutilasi, tapi kalau kita di era digitalisasi dengan QRIS tidak akan kena uang mutilasi. Ini juga sering terjadi di desa, apalagi warga desa merasa tidak puas jika tidak memegang uang secara fisik, seperti kita melakukan ganti rugi pembebasan tanah. Mereka ditransfer tidak mau dan harus melihat fisik uangnya,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
