Solopos.com, SEMARANG – Krisis kesenjangan antara kebutuhan rumah dan kepemilikan rumah atau backlog ternyata cukup tinggi di Jawa Tengah (Jateng).
Sebab, pengembang rata-rata hanya mampu menyediakan sekitar 15.000 rumah per tahun dari angka backlog yang mencapai 324.855 per tahun.
Promosi Direksi BRI Kompak Borong Saham BBRI, Siratkan Optimisme Kinerja Perusahaan
Hal tersebut dikatakan Ketua DPW Asosiasi Perumahan Sederhana Nasional (Apernas) Jawa Tengah, Eko Purwanto.
Oleh karena itu, ia menilai, kehadiran iuran Tapera atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera ini, bisa mengurai angka backlog di Jateng.
“Backlog Jateng itu gap-nya [kesenjangannya] tinggi, karena di Jateng pengembang hanya mampu menutup [backlog] rata-rata 15.000-an unit [rumah] per tahun,” ungkap Eko saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (30/5/2024).
Seharusnya, nilai Eko, gap yang tinggi tersebut menjadi peluang bagi pengembang untuk menyediakan rumah di 35 kabupaten/kota.
Namun sayangnya, penyedia jasa perumahan di Jateng tak sebanding dengan pertumbuhan atau peningkatan masyarakat yang selaras dengan pertumbuhan kebutuhan rumah.
Bahkan, kehadiran program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saat ini juga dinilai Eko masih kurang untuk mengejar angka ketertinggalan backlog di Jateng.
Sebab, program KPR FLPP hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah yang terbatas pada kuota per tahunnya.
“Bujet-nya terlalu dibatasi [KPR FLPP]. Maka program iuran Tapera ini kami optimistis bisa mengurai angka itu [backlog]. Karena adanya iuran, debitur mengangsurnya [mencicil rumah] bisa lebih ringan, apalagi sudah ada tabungan [iuran Tapera] yang diambil khusus untuk rumah,” nilainya.
Kendati optimis mengurai angka backlog di Jateng, Eko tak merinci penguraian tersebut bisa berapa persen atau mencapai angka berapa. Namun, kehadiran PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera ini, bakal menjadi stimulus bagi pengembang maupun masyarakat agar lebih mudah mendapat rumah.
“Benar [tiap tahun harha rumau bisa naik], tapi rumah ini tetap kebutuhan primer, semua butuh papan [rumah]. Tapera juga bukan bahasa asing, program ini sudah pernah jalan di ASN/TNI/Polri, maka simpanan [iuran] Tapera, memudahkan debitur dapat rumah meski harga naik, setidaknya untuk DP rumah dan memudahkan cicilan agar serapan [rumah] kedepannya lebih cepat lagi dan backlog tinggi bisa turun signifikan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), mencatat angka backlog atau kebutuhan akan kepemilikan rumah di wilayahnya mencapai 324.855.
Dari besaran itu, urutan paling tinggi yakni di Kabupaten Brebes dengan 22.453 backlog, Kabupaten Tegal dengan 22.106 backlog, dan Kabupaten Klaten dengan 21.634 backlog.
“Backlog di Jateng itu tiap daerah masih diatas 1.000.000. Tapi kami sudah lakukan intervensi mulai dari progran RTLH [rumah tidak layah huni] bagi yang tak mampu, kemudian KPR [kredit kepemilikan rumah] bagi masyarakat. Terus ada program Jateng Gayeng Bangun Omah Bareng, dandani omah bareng, tuku omah oleh omah [beli tanah dapat rumah],” kata Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
