Jateng
Kamis, 12 Oktober 2023 - 17:31 WIB

LKPP RI Catat Transaksi e-Katalog TA 2023 Meningkat, Jadi Rp148,4 Triliun

Adhik Kurniawan  /  Ponco Suseno  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Kepala Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi. (Istimewa/KLPP)

Solopos.com, SEMARANG — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat digitalisasi pengadaan atau produk e-Katalog telah mencapai 6,6 juta sepanjang Oktober 2022-Oktober 2023. Angka tersebut diklaim meningkat empat kali lipat lebih banyak dari jumlah awal yang hanya 1,5 juta.

Berdasarkan data yang diterima Solopos.com, jumlah transaksi e-Katalog hingga saat ini (tahun anggaran 2023) telah mencapai Rp148,4 triliun. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat lebih banyak dari total transaksi e-Katalog di tahun anggaran 2022, yakni senilai Rp83,9 triliun.

Advertisement

Tak sampai di situ, melalui inovasi strategi konsolidasi pengadaan, tercatat ada sebanyak Rp2,03 triliun potensi penghematan belanja sukses dihasilkan sampai saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan.

Angka tersebut didapatkan lewat efisiensi harga yang dilakukan untuk pengadaan laptop produk dalam negeri, USG 2 dimensi, antropometri kit, BKB kit stunting, bahan pakaian dinas harian dan seragam sekolah di Provinsi Jawa Tengah, serta logistik Pemilu 2024

Kepala LKPP RI, Hendar Prihadi, mengatakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) terus mendorong peningkatan peran swasta untuk menghasilkan lompatan pembangunan di Indonesia. Antara lain melalui Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui KPBU di Ibu Kota Nusantara.

Advertisement

Lebih jauh, dalam mendorong pemerataan pembangunan, LKPP juga melakukan pendampingan pada sejumlah pemerintah daerah untuk bisa menjalankan skema KPBU. Hal itu, seperti Kabupaten Dharmasraya, Madiun, Lombok Barat, Ngawi, dan Kota Denpasar.

“Alhamdulillah berkat kerja kita bersama saat ini proses pengadaan di Indonesia bisa lebih transparan, cepat, manfaat, pro-produk dalam negeri, dan kawan-kawan pelaku UMK koperasi bisa lebih terlibat,” kata Kepala KLPP RI yang juga merupakan mantan Wali Kota Semarang itu dalam keterangan resminya yang diterima Solopos.com, Kamis (12/10/2023).

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif