Solopos.com, SEMARANG — Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 diwarnai unjuk rasa atau demo buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (30/11/2023) sore. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng ingin bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, untuk menyampaikan aspirasinya.
Pantauan Solopos.com, ratusan buruh itu tiba di sekitaran Jalan Pahlawan sekira pukul 16.30 WIB. Meski demikian, keinginan mereka bertemu dengan Pj Gubernur Jateng tidak terlaksana. Nana Sudjana kabarnya tidak ada di kantor karena sedang menjalani dinas luar kota ke Jakarta.
Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital
Padahal serikat buruh ini ingin bertemu Nana dan mendesak tuntutannya agar UMK di Jateng tak menggunakan aturan PP 51/2023 dipenuhi. Buruh selama ini memang menuntut agar UMK 2024 di 35 kabupaten/kota di Jateng naik signifikan, yakni 15%.
Kendati demikian, Pj Gubernur Jateng telah menetapkan UMK 2024 di tiap kabupaten/kota. Kenaikannya pun rata-rata tidak sampai dengan 15%, bahkan hanya berkisar di antara 4 persen, kecuali untuk Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.
“Kami tahu, Pj Gubernur Jateng akan mendatangani ketentuan upah sesuai ketentuan yang ada [PP 51/2023]. Maka di sini kita sampaikan, enggak berani memihak ke buruh Jateng, hanya ikuti komando di atas tanpa memperhatikan rakyat bawah,” seru Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI, Ramidi, di sela unjuk rasa, Kamis.
Menurut Ramidi, Pj Gubernur bisa melakukan perubahan atau tidak menyetujui pemakaian PP 51/2023 dalam penetapan UMK 2024 di wilayahnya. Ia pun mencontohkan pada 2022 lalu, saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI memutuskan kebijakan yang berpihak ke buruh.
“Itu [melakukan perubahan] sebetulnya sah-sah saja ketika keberpihakannya ada. Contoh 2022 untuk UMK 2023 di DKI Jakarta, Gubernurnya melakukan itu, dan sampai hari ini masih berjalan. Meskipun ada pihak-pihak yang menggugat tetapi tetap tidak ada masalah, tetap berjalan,” katanya.
Dalam aksi kali ini, sejumlah perwakilan buruh juga masuk ke kompleks Kantor Gubernur Jateng untuk melakukan audensi. Mereka pun ditemui Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng, Ema Rachmawati, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Iwanuddin Iskandar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
