Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2024 senilai Rp5,46 triliun. Anggaran triliunan rupiah ini akan digunakan untuk kepentingan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur.
Pengesahan APBD 2024 dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang pada Kamis (16/11/2023). Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan APBD ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah
“Kami akan prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat karena itu menjadi suatu bagian bahkan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kesehatan dan pendidikan, prioritas 2024 ini juga masalah pengembalian kondisi ekonomi. Ketersediaan pangan juga belum baik, masih recovery karena fenomena El Nino dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menjelaskan defisit anggaran akan ditutup dengan pembiayaan berupa dana transfer dan dana fiskal. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan senilai Rp296,34 miliar. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan senilai Rp67,32 miliar.
“Ada defisit tapi ada pembiayaan, jadi balance. Rencana 2024 nanti ada tambahan karena biasanya ada dana transfer, dana fiskal. Penghargaan-penghargaan juga biasanya dapat apresiasi. Biasanya, ada tambahan-tambahan di tengah tahun,” jelasnya.
Mbak Ita, sapaan akrabnya, menargetkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp5,23 triliun pada tahun 2024. Kemudian, belanja daerah diproyeksikan senilai Rp5,46 triliun. Sehingga, ada defisit anggaran senilai Rp229,01 miliar.
“Kami ada sejumlah program untuk meningkatkan pendapatan. Utamanya, retribusi yang belum maksimal akan kami genjot, baik parkir, perdagangan, bisa tambahkan lagi,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, meminta pemerintah bisa melaksanakan hal yang sudah disepakati dalam rapat paripurna. Besaran APBD 2024 diakui mengalami peningkatan dari APBD 2023 yang hanya Rp5,2 triliun.
Untuk itu, mendorong agar Pemkot Semarang bisa menggenjot pendapatan. Pihaknya tidak ingin ada target yang tinggi, namun realisasinya tidak tercapai.
“Kami tetap memberikan rekomendasi agar semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Harapan kami setelah disahkan agar segera dilaksanakan, baru fungsi kami sebagai pengawasan akan kami jalankan,” tandasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
