Solopos.com, SEMARANG — Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 Kota Semarang tinggal menghitung hari.
Upaya sosialisasi keseluruh lapisan masyarakat terus digencarkan sampai PPDB dibuka mulai 18-22 Juni 2024.
Promosi BRI Kenalkan Berbagai Inovasi Unggulan di Kick-Off BUMN AI Center of Excellence
Ketua DRPD Kota Semarang, Kadar Lusman memberikan sejumlah catatan untuk pelaksanaan PPDB.
Meski Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang gencar sosialiasi sampai ke tingkat kelurahan. Akan tetapi, dia belum sepenuhnya yakin masyarakat mengerti sistem PPDB yang baru.
“PPDB sekarang menerapkan sistem zonasi murni. Tahun kemarin modifikasi. Walaupun sosialisasi sudah dilakukan. Saya masih khawatir nanti ada gejolak atau kekagetan di masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa Pilus selepas mengisi acara Dialog Interaktif di Hotel Metro Park View, Kamis (13/6/2024).
Sekertaris DPC PDIP Kota Semarang itu meminta masyarakat untuk kritis. Jika menemukan kendala atau kecurangan pada pelaksanaan PPDB 2024 nanti untuk dilaporkan.
“Kalau dinas ini (disdik) tidak menyiapkan PPDB dengan sungguh-sungguh maka bisa dihadapkan dengan hukum. Tidak ada titip-menitip. Jangan sampai juga ada kasus siswa daftar jalur zonasi dan telah menenuhi syarat tidak diterima,” tegasnya.
Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran melalui sistem online sering kali mengalami banyak kendala. Untuk itu Pilus menekankan Disdik Kota Semarang untuk bisa mengantisipasi sistem error dan lain-lainnya.
“Ini sering terjadi (sistem error). Mudah-mudahan sudah ada perbaikkan. Saya juga akan mendorong Disdik agar menyiapkan sistem secara maksimal,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto menyatakan pihaknya masih bekerja keras untuk menyosialisasikan sistem PPDB 2024 ke 16 kecamatan.
Dari camat, lurah, karang taruna, calon wali murid, dan tokoh masyarakat dilibatkan agar pelaksanaan PPDB 2024 berjalan lancar.
Untuk mengantisipasi calon orang tua siswa yang belum mengerti. Pihaknya menyediakan posko pengaduan di setiap sekolahan, kantor kelurahan dan kantor Disdik Kota Semarang.
“Pak lurah, bu lurah sudah paham sedikit, kepala sekolah wajib paham. Di sekolah-sekolah ada posko pengaduan. Kantor kelurahan juga bisa membuka posko. Misal mentok kelurahan nggak bisa jawab, ke kantor disdik aja,” ungkapnya.
Karena pelaksanaan PPDB diawasi banyak pihak termasuk KPK. Bambang berharap siswa-siswi yang hendak masuk sekolah SD dan SMP tidak menemui kesulitan mengakses sistem PPDB.
“Pendaftaran bisa dilakukan di rumah secara online. Siswa-siswi tinggal mengisi data di website PPDB. Nanti muncul fitur-fitur mau daftar SD, SMP atau mau jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi,” tukasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
