Solopos.com, SEMARANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) sebagai kawasan tanggap darurat banjir. Status itu ditetapkan karena rentetan bencana banjir bandang yang melanda 9 kabupaten/kota tersebut dalam waktu yang bersamaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, seusai rakor penanganan kebencanaan di Gedung B Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senini (18/3/2024). Tak hanya menetapkan status darurat bencana, pihaknya juga siap memenuhi dan membantu segala kebutuhan warga terdampak bencana.
Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks
“Tentu saja pemerintah hadir sesuai arahan Bapak Presiden. Kita turun langsung memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi para penyintas korban. Kebutuhan dasar pengungsi ini harus benar-benar dipenuhi,” kata Suharyanto.
Suharyanto menyebutkan 9 kabupaten/kota yang berstatus tanggap darurat bencana banjir itu yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Grobogan. Dalam pemaparan data mitigasi kebencanaan itu, pihaknya juga membeberkan jika sampai Maret 2024 ini sudah muncul 502 bencana.
“Bulannya masih panjang tetapi bencananya meningkat. Dan 104 di antaranya terjadi di Jawa Tengah. Artinya kita hidup di Jawa Tengah yang setiap hari ada bencana,” nilainya.
Suharyanto menekankan, kebutuhan dasar para pengungsi harus terpenuhi di setiap pemerintah daerah (pemda). Termasuk memberikan kebutuhan dasar bagi pengungsi perempuan, pemda wajib menyediakan pakaian dan pembalut.
Selain itu, BNPB juga berusaha menanggulangi dampak bencana dengan membangun dapur umum. Kemudian menyediakan perahu karet, perahu politelin dan semua kebutuhan bencana lainnya di lapangan.
Seusai tanggap darurat, pihaknya nantinya melakukan transisi darurat dengan merelokasi sejumlah warga yang tidak bisa lagi menempati rumah mereka karena terdampak banjir.
Tak berhenti di situ, BNBP juga berjanji masing-masing pemda akan membantu mendirikan rumah bagi warga yang terdampak banjir. Kendati demikian, saat ini baru Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang mengusulkan relokasi warganya sebanyak 30-40 kepala keluarga (KK).
“Pemda sedang siapkan lahannya. Nanti kalau lahannya sudah clear and clean, BNPB akan bangun rumahnya. Secepatnya,” akunya.
Selain relokasi, BNPB akan melakukan proses rehabilitasi untuk membangun konstruksi infrastruktur dan rumah-rumah yang rusak. Pihaknya berharap, adanya perbaikan konstruksi infrastruktur pada masa mendatang warga tidak lagi terdampak banjir.
“Jadi tahun depan jika ada kejadian seperti ini tidak terulang,” tutupnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
